Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan proses yang melibatkan berbagai tahap untuk memastikan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan desa, hukum yang berlaku, serta dapat diterapkan dengan baik. Berikut adalah tahapan penyusunan Peraturan Desa:

1. Inisiatif Penyusunan Peraturan Desa

• Penyusunan Perdes bisa diinisiasi oleh Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• Inisiatif tersebut disampaikan dalam bentuk usulan yang menjelaskan tujuan, latar belakang, dan kebutuhan adanya peraturan.

2. Perumusan Rancangan Peraturan Desa

• Kepala Desa atau BPD menyusun rancangan Perdes yang melibatkan tim kecil atau Panitia Perumus, terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat yang ahli di bidangnya.
• Rancangan ini mencakup pasal-pasal yang sesuai dengan kebutuhan desa dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3. Konsultasi dan Koordinasi

• Tim penyusun melakukan konsultasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten agar rancangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Diskusi ini membantu agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Musyawarah Desa

• Rancangan Perdes dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, perwakilan masyarakat, dan tokoh masyarakat.
• Musyawarah ini menjadi forum untuk mendengar pendapat, saran, serta masukan dari masyarakat terhadap rancangan Perdes.

5. Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan

• Setelah musyawarah, tim penyusun melakukan penyempurnaan rancangan sesuai dengan masukan dan saran yang diperoleh dalam Musdes.
• Rancangan yang telah diperbaiki kemudian disiapkan untuk tahap persetujuan.

6. Persetujuan Bersama Kepala Desa dan BPD

• Setelah penyempurnaan, rancangan Perdes dibahas bersama antara Kepala Desa dan BPD.
• Kedua pihak akan memberikan persetujuan bersama untuk mengesahkan rancangan tersebut sebagai Peraturan Desa.

7. Pengundangan dan Penetapan Peraturan Desa

• Setelah disetujui bersama, Kepala Desa menetapkan dan menandatangani Perdes tersebut.
• Peraturan Desa yang sudah ditetapkan kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi desa (papan pengumuman, website desa, atau media sosial) agar masyarakat memahami isi peraturan tersebut.

8. Pengawasan dan Evaluasi

• Setelah diundangkan, pemerintah desa dan BPD berperan dalam pengawasan implementasi Perdes.
• Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan peraturan tetap relevan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat desa.

Catatan

Proses penyusunan ini diatur oleh peraturan daerah atau kabupaten yang mengatur mengenai pedoman pembentukan produk hukum di tingkat desa.